Sumber Informasi Bantuan Pemerintah

Wajib Tau, Ini Dasar Aturan Negara Tentang Bansos

Dasar Aturan Negara Tentang Bansos - kawalbansos.com

kawalbansos.com – Sesuai dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2015, Lembaga yang bertanggung jawab terhadap bansos adalah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK). Lembaga ini mempunyai beban tanggung jawab untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan pembangunan manusia dan kebudayaan. berdasarkan tanggung jawab tersebut, Kemenko PMK dituntut untuk menjangkau program Kesejahteraan Rakyat melalui pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada masyarakat.

Tujuan program Bantuan Sosial adalah untuk memenuhi dan menjamin kebutuhan dasar serta meningkatkan taraf hidup penerima bansos. Fungsi ini juga sejalan dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif.

Dasar Aturan Negara Tentang Bansos
Ilustrasi Bansos

Menko PMK dalam hal ini berperan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat bagi keluarga kurang mampu dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dan dunia usaha. Contoh langkah yang dilakukan Diantaranya adalah dengan meningkatkan koordinasi pelaksanaan dan pengawasan, penanganan pengaduan masyarakat, dan meningkatkan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan program.

Sejauh ini, Program Program Bansos untuk Rakyat mencakup Program Indonesia Pintar (PIP), Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), & Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai. Selain itu, Pemerintah terus melakukan Perluasan program bantuan sosial sebagai wujud komitmen untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan.

Hal ini terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dari 11,22% pada tahun 2015, menjadi 9,82% pada tahun 2018. Gini rasio juga berkurang dari 0,408 pada tahun 2015 menjadi 0,389 pada tahun 2018. Sementara Indeks Pembangunan Manusia Naik dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 70,81 pada tahun 2017.

Program Indonesia Pintar

Program ini merupakan bantuan berupa uang dari Pemerintah untuk siswa/peserta didik yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SD, SMP, SMA/SMK, dan sederajat baik pendidikan formal maupun informal bagi keluarga miskin.

Program Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional

Program bantuan ini merupakan Anggaran yang tersedia dari pemerintah untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) JKN BPJS Kesehatan yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu. Sampai dengan tahun 2019, bantuan sosial ini telah dikucurkan kepada 96,8 juta penduduk penerima bantuan iuran (BPI) atau mencapai 38 persen rakyat Indonesia.

Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan adalah program bansos untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi kelompok penerima manfaat dalam menjaga kesehatan dan pendidikan anak – anaknya.

Bansos Rastra/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

BPNT merupakan program bansos untuk dapat mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran dan tepat waktu. Serta memberikan lebih banyak pilihan kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan, dan mendorong pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.