Sumber Informasi Bantuan Pemerintah

Mengenal Program e-Warong Penyalur Bansos BPNT

Walaupun Pemerintah berencana untuk menghapus program E-Warung di Tahun 2021, Seperti yang disampaikan oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam rapat dengan komisi VIII DPR pada Senin, 24 Mei 2021 silam. tetapi, tidak ada salahnya juga jika kita tetap mengetahui lebih jauh tentang Program E-Warong ini. Rencana penghapusan program E-Warung didasari karena ditemukan banyak E-Warong yang menjual bahan pangan lebih mahal dari seharusnya.

Sejatinya,  dari tahun 2019 Program E-Warung merujuk pada Peraturan Direktur Jendral Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 05/4/PER/HK.02.01/11/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Dalam BAB III pada Juknis tersebut, disebutkan bahwa E-Warong dibentuk oleh Bank Penyalur yang berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Instansi Terkait dan Pendamping Bantuan Sosial Daerah.

Selain itu, dalam juknis tersebut juga dijelaskan bahwa dalam membentuk E-Warung, harus mempertimbangkan beberapa kriteria, pertama E-Warong yang dibentuk harus Memiliki kemampuan, reputasi, kredibilitas dan integritas di wilayah operasionalnya, yang dibuktikan dengan lulus proses uji tuntas (due diligence) sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang dimiliki oleh bank penyalur. Kedua, memiliki sumber penghasilan utama yang berasal dari kegiatan usaha yang sedang berjalan dengan lokasi usaha tetap dan/atau kegiatan tetap lainnya. Ketiga, menjual beras dan telur sesuai harga pasar dari pemasok bahan pangan. Keempat, dapat melayani KPM BPNT dan Non-KPM BPNT dengan menggunakan infrastruktur perbankan. Dan kelima, memiliki komitmen yang tinggi dalam menyediakan layanan khusus bagi KPM BPNT lanjut usia dan KPM BPNT Disabilitas.

Masih dalam juknis tersebut, Program BPNT dilaksanakan oleh Tenaga Pelaksana yang terdiri dari Koordinator Wilayah, Koordinator Daerah dan Pendamping Sosial Bantuan Sosial Pangan. Koordinator Wilayah adalah petugas yang berada di Pusat dan ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Koordinator Daerah adalah Petugas yang ditetapkan oleh direktur penanganan fakir miskin sesuai dengan wilayah kerja yang diutamakan berasal dari Pekerja Sosial. Sedangkan Pendamping Sosial Bantuan Sosial adalah petugas yang berasal dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat, Pengurus Karang Taruna, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pendamping PKH, dan/atau potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.

Dalam juknis yang berjumlah 61 Halaman tersebut, disebutkan juga bahwa Koordinator Daerah BPNT dalam melaksanakan tugasnya, dilarang untuk mengarahkan, memberikan ancaman atau paksaan kepada KPM BPNT untuk melakukan pembelanjaan di e-warung tertentu, dilarang membeli bahan pangan tertentu di e-warung, dan/atau membeli bahan pangan dalam jumlah tertentu di e-warung. ()

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.