Sumber Informasi Bantuan Pemerintah

Kemensos Akan Cairkan Bansos Rp 7,4 T di Tahun 2022

Bansos Rp 7,4 T di Tahun 2022

Program Bansos (Bantuan Sosial) dari Kementerian Republik Indonesia berlanjut sampai tahun 2022. Anggaran bansos tahun 2022 mencapai angka Rp 74,08 T atau 94,67 Persen dari total anggaran kemensos. Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, pihaknya tetap akan melaksanakan tugas perlindungan sosial melalui program bansos Kemensos.

“Bantuan sosial untuk masyarakat miskin dan rentan, terus berlanjut. Tahun depan, Kemensos menganggarkan Rp 74,08 triliun atau 94,67 persen untuk bantuan sosial.  tidak benar kalau Kemensos menghentikan program bansos,” kata Risma dalam keterangan resminya, dikutip pada Minggu (17/10/2021).

Rincian Bansos Tahun 2022

2 jenis bansos kemensos pada tahun 2022 adalah Bansos Khusus dan Bansos Reguler. Bansos reguler untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam percepatan penanganan kemiskinan.

Bantuan sosial tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Kartu Sembako.

Bantuan sosial khusus memiliki karakteristik berbeda. Bansos khusus dari Kemensos adalah Bantuan Sosial Tunai (BST).

“BST ini berguna untuk kedaruratan, bukan untuk keperluan permanen. BST diluncurkan pemerintah terkait dengan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) seiring tingginya angka penularan virus saat itu,” kata Risma.

Besaran anggaran bansos tahun 2022 :

    1. PKH dengan anggaran sebesar Rp 28,7 triliun dengan target 10 juta KPM. Penyaluran PKH Kemensos setiap 3 bulan sekali dalam 4 tahap (Januari, April, Juli dan Oktober) melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN).
    2. BPNT/Kartu Sembako tahun 2022 berlanjut dengan anggaran Rp 45,12 triliun dengan target sebanyak 18,8 juta KPM. Penyaluran setiap bulan dalam periode Januari – Desember 2021 lewat Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri dan BTN) dan agen yang ditunjuk. Besaran bantuan ditetapkan sebesar Rp 200 ribu/bulan/KPM.
    3. Bantuan BPNT PPKM kepada 5,9 juta KPM dengan anggaran Rp 7,08 triliun. Alokasi 5,9 juta KPM penerima bansos BPNT merupakan usulan dari daerah. Bantuan ini Sebagai upaya menjangkau bantuan untuk masyarakat terdampak pandemi.

Risma mempersilakan masyarakat melaporkan diri ke perangkat pemerintah daerah terkait, seperti dinas sosial, kelurahan/desa, atau RT/RW, bila merasa layak mendapatkan bantuan. Atau memanfaatkan fitur “usul” dan “sanggah” pada situs cekbansos Kemensos. Dengan dua fitur tersebut, masyarakat bisa mendaftarkan diri untuk dipertimbangkan kelayakannya menerima bansos.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.