Sumber Informasi Bantuan Pemerintah

Anak Anda Belum Dapat PIP Dikdasmen, Begini Cara Daftarnya !

Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang selanjutnya disebut PIP Dikdasmen adalah Program Indonesia Pintar yang diperuntukkan bagi anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah.

PIP Dikdasmen bertujuan untuk membantu biaya personal pendidikan peserta didik dalam rangka :

  1. Meningkatkan akses bagi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat satuan pendidikan menengah untuk mendukung pelaksanaan pendidikan menengah universal/rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  2. Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesulitan ekonomi; dan/atau
  3. Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kembali mendapatkan layanan pendidikan di sekolah dan satuan pendidikan nonformal.

Adapun Penerima PIP Dikdasmen ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini :

  1. PIP Dikdasmen diberikan kepada anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan sampai dengan tamat satuan pendidikan dasar dan menengah, dengan prioritas sasaran :
    a. Peserta Didik pemegang KIP;
    b. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus seperti:
    1) Peserta Didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan;
    2) Peserta Didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera;
    3) Peserta Didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/panti sosial/panti asuhan;
    4) Peserta Didik yang terkena dampak bencana alam;
    5) Peserta Didik yang tidak bersekolah (drop out) yang diharapkan kembali bersekolah; atau
    6) Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di Lembaga Pemasyarakatan, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah.
  2. Peserta Didik pemegang KIP sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a merupakan Peserta Didik yang terdata berdasarkan hasil pemadanan terkini data Peserta Didik yang tercatat di Dapodik dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang sosial.
  3. Peserta Didik dari keluarga miskin/rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b merupakan Peserta Didik yang terdata berdasarkan usulan dari dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota, dan/atau pemangku kepentingan yang bersumber dari data siswa pada aplikasi Dapodik.
  4. Peserta Didik yang mengalami kelainan fisik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b angka 6) merupakan Peserta Didik penyandang disabilitas.

Apabila semua kriteria di atas terpenuhi, maka anda dapat mendaftarkan anak anda pada Program PIP Dikdasmen. Berikut mekanisme Pengusulan Peserta PIP Dikdasmen :

  1. Satuan pendidikan mengusulkan calon penerima PIP Dikdasmen sesuai dengan persyaratan melalui Dapodik dengan memperbarui status kelayakan Peserta Didik sebagai penerima PIP Dikdasmen.
  2. Berdasarkan data Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada huruf a, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan mengusulkan calon penerima PIP Dikdasmen melalui aplikasi SIPINTAR.
  3. Pengusulan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :
    1) tahap I : data usulan ditutup pada tanggal 31 Maret tahun berjalan;
    2) tahap II : data usulan ditutup pada tanggal 30 Juni tahun berjalan;
    3) tahap III : data usulan ditutup pada tanggal 31 Agustus tahun berjalan; dan
    4) tahap IV : data usulan ditutup pada tanggal 31 Oktober tahun berjalan.
  4. Usulan data Peserta Didik yang berada di wilayah terdampak bencana yang ditetapkan oleh kepala dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota disampaikan ke Puslapdik dengan melampirkan surat penetapan bencana yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
  5. Pelaksanaan pengusulan dapat dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik bencana.
  6. Usulan pemangku kepentingan merupakan Peserta Didik yang diusulkan oleh pemangku kepentingan dikoordinasikan dan diketahui oleh kepala satuan pendidikan. ()

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.